Profil Thailand
Thailand (nama resmi: Muang Thai atau Prathēt Thai), adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Thailand dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai" berarti "kebebasan" dalam bahasa Thailand, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan orang Thai terutama kaum minoritas Tionghoa.
Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.
Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.
Kalender Thailand didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Thailand.
Pada 26 Desember 2004, pesisir barat Thailand diterjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudra Hindia 2004, menewaskan 5.000 orang di Thailand, dan setengahnya merupakan wisatawan.
Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Thailand Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya.
Ekonomi
Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di
dunia dari tahun 1985 hingga 1995 rata-rata 9% per tahun tekanan spekulatif
yang meningkat terhadap mata uang Thailand, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan
terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah
untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk
satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada
Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis
ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.
Thailand memasuki babak pemulihan pada tahun 1999 ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat, yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005.
Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Thailand, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Thailand. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).
Provinsi
Thailand dibagi menjadi 76 provinsi (changwat), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya. Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik (Amphoe), 81 sub-distrik (King Amphoe) dan 50 distrik Bangkok (khet) (jumlah hingga tahun 2000), dan dibagi-bagi lagi menjadi 7.236 komunitas (Tambon), 55.746 desa (Muban), 123 kotamadya (Tesaban), dan 729 distrik sanitasi (Sukhaphiban) (jumlah hingga tahun 1984).
Geografi
Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.
Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan muson. Ada muson hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta muson yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab.
Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-106° BT
Politik
Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala negara adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.
Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.
Demografi
Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit.
Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Budha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah.
Budaya
Muay Thai, sejenis kickboxing ala Thailand, adalah olahraga nasional di Thailand dan merupakan seni beladiri setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990-an. Ada pula seni beladiri yang mirip dengan muay Thai di negara-negara lain di Asia Tenggara.
Ucapan penyambutan yang umum di Thailand adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah.
Masakan Thailand mencampurkan empat macam rasa yang dasar: manis, pedas, asam dan asin.
Thailand memasuki babak pemulihan pada tahun 1999 ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat, yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005.
Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Thailand, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Thailand. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).
Provinsi
Thailand dibagi menjadi 76 provinsi (changwat), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya. Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik (Amphoe), 81 sub-distrik (King Amphoe) dan 50 distrik Bangkok (khet) (jumlah hingga tahun 2000), dan dibagi-bagi lagi menjadi 7.236 komunitas (Tambon), 55.746 desa (Muban), 123 kotamadya (Tesaban), dan 729 distrik sanitasi (Sukhaphiban) (jumlah hingga tahun 1984).
Geografi
Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.
Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan muson. Ada muson hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta muson yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab.
Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-106° BT
Politik
Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala negara adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.
Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.
Demografi
Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit.
Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Budha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah.
Budaya
Muay Thai, sejenis kickboxing ala Thailand, adalah olahraga nasional di Thailand dan merupakan seni beladiri setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990-an. Ada pula seni beladiri yang mirip dengan muay Thai di negara-negara lain di Asia Tenggara.
Ucapan penyambutan yang umum di Thailand adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah.
Masakan Thailand mencampurkan empat macam rasa yang dasar: manis, pedas, asam dan asin.
Latar Belakang Catatan: Thailand
Nama Resmi: Kerajaan Thailand
Geografi
Area: 513.115 km persegi. (Mil persegi 198.114.), Setara dengan ukuran dari Perancis, atau sedikit lebih kecil dari Texas.
Kota: Modal - Bangkok (populasi 9.668.854); Nakhon Ratchasima (populasi 437.386 untuk distrik Muang dan 2.565.685 untuk seluruh provinsi), Chiang Mai (populasi 247.672 untuk distrik Muang dan 1.595.855 untuk seluruh provinsi).
Terrain: pusat padat penduduk biasa; dataran timur laut, pegunungan di barat; tanah genting selatan bergabung dengan massa tanah dengan Malaysia.
Iklim: Tropis monsun.
Orang
Kebangsaan: Noun dan kata sifat - Thailand.
Populasi (Juli 2011 est, CIA World Factbook): 66700000.
Angkatan kerja (2010 est): 38,6 juta.
Populasi tingkat pertumbuhan tahunan (2011 est): 0,5%.
Suku bangsa: Thai 89%, lainnya 11%.
Agama: Budha 94%, Muslim 5%, Kristen 1%, Hindu, Brahmana, lainnya.
Bahasa: Thailand (bahasa resmi), bahasa Inggris adalah bahasa kedua dari elit; bahasa Melayu dan daerah dan dialek.
Pendidikan: Tahun wajib - 9 Melek - laki 94,9%, perempuan 90,5%..
Kesehatan (2011 est): Angka Kematian Bayi - 16,39 / 1.000 Harapan hidup - 71,24 tahun laki-laki, 76,08 tahun perempuan..
Pemerintah
Jenis: Konstitusi monarki.
Konstitusi: Thailand mengadopsi konstitusi yang kini menyusul referendum Agustus 2007 19.
Kemerdekaan: Jangan pernah dijajah; tanggal berdirinya tradisional 1238.
Cabang:.. Eksekutif - Raja (kepala negara), Perdana Menteri (kepala pemerintahan) Legislatif - bikameral, dengan penuh DPR terpilih Perwakilan dan Senat yang terpilih sebagian Yudisial - terdiri dari Pengadilan Konstitusi, Pengadilan Keadilan, dan Pengadilan Administrasi.
Subdivisi administratif: 77 provinsi, termasuk kota Bangkok, dibagi lagi menjadi 877 distrik, administrasi Tambon 7.255, dan 74.944 desa.
Partai-partai politik: Multi-partai sistem; Partai Komunis dilarang.
Hak pilih: Universal dan wajib di usia 18 tahun.
Ekonomi *
PDB (2011 est): $ 323.600.000.000.
Tahunan tingkat pertumbuhan PDB (2011 est): 1,5%.
Inflasi harga (per November 2011): 4,2% (headline) dan 0,5% (tidak termasuk energi dan harga pangan).
Pendapatan per kapita (2010 pendahuluan.): $ 4.716.
Tingkat pengangguran (2011 est): 1,0% dari total angkatan kerja.
Sumber daya alam: Tin, karet, ikan gas alam, tungsten, tantalum, kayu, timah,, gipsum, lignit, fluorit.
Pertanian (12% dari GDP): Produk - beras, tapioka, karet, jagung, tebu, kelapa, kedelai.
Industri: Jenis - pariwisata, tekstil, garmen, pengolahan pertanian, semen, sirkuit terpadu, perhiasan, elektronik, petrokimia, dan perakitan otomatis.
Perdagangan (2010 est): Merchandise ekspor - $ 193.500.000.000 Produk - mesin pengolah data otomatis dan bagian-bagian, mobil dan suku cadang, batu berharga dan perhiasan, bahan bakar halus, karet, sirkuit terpadu elektronik, polimer etilena dan propilena, beras,. besi dan baja dan produk mereka, produk karet, produk kimia pasar utama - Merchandise impor ASEAN, Uni Eropa, Cina, AS, Jepang, dan Hong Kong -.. $ 161.300.000.000 Produk -. minyak mentah, mesin dan suku cadang, mesin listrik dan suku cadang, bahan kimia, besi dan baja dan produk mereka, sirkuit listrik panel, komputer dan bagian, bijih logam lainnya dan skrap logam limbah, kapal dan perahu dan struktur perhiasan, mengambang termasuk perak dan emas pemasok Mayor -. Jepang, ASEAN, Cina , UEA, Uni Eropa, dan AS
* Semua statistik 2011 merupakan perkiraan dan dapat berubah sebagai akibat dari banjir yang meluas di Thailand dari Juli sampai November 2011.
ORANG
Thailand (Siam sebelumnya) selalu multi-etnis, multi-pengakuan masyarakat. Lebih dari 85% berbicara varian dari Thailand dan berbagi budaya umum, meskipun ada rasa identitas yang kuat dan kebanggaan daerah di banyak daerah Thailand. Sekitar sepertiga dari penduduk di pusat Thailand, termasuk Bangkok, satu-ketiga di timur laut, dengan Lao signifikan dan Merah warisan; 20% di utara, dan 15% di selatan. Etnis Melayu Muslim terdiri dari mayoritas di tiga provinsi selatan.
Thailand Tengah adalah bahasa diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan dalam pemerintahan. Laos, serta "dialek Isaan", diucapkan secara luas di timur laut Thailand, "Gam Muang" atau dialek utara diucapkan di utara, dan selatan dialek Thailand pada pertengahan-selatan. Beberapa lainnya Tai dialek yang diucapkan di antara kelompok-kelompok kecil, seperti Shan (Tai Yai), Lue, dan Phutai.
Sampai dengan 12% dari Thailand keturunan Cina yang signifikan, namun masyarakat Cina-Thailand adalah yang terbaik terintegrasi di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok lain termasuk Khmer di provinsi perbatasan dengan Kamboja; Mon, yang secara substansial berasimilasi dengan Thailand, dan Vietnam. Kecil gunung tinggal suku, seperti suku Hmong, Mein, dan Karen, berjumlah sekitar 788.024.
Populasi sebagian besar pedesaan, terkonsentrasi di daerah padi yang tumbuh dari wilayah pusat, timur laut, dan utara. Namun, seperti Thailand terus industrialisasi, penduduk perkotaan yang - 31,6% dari total populasi, terutama di daerah Bangkok - tumbuh.
Sangat sukses yang disponsori pemerintah Thailand program keluarga berencana telah mengakibatkan penurunan dramatis dalam pertumbuhan penduduk dari 3,1% pada 1960 menjadi kurang dari 1% hari ini. Harapan hidup juga telah meningkat, refleksi positif dari upaya masyarakat Thailand kesehatan. Model program intervensi Thailand pada 1990-an juga apa yang bisa dicegah telah menjadi epidemi AIDS utama. Meskipun demikian, hari ini, sekitar 1,4% dari populasi orang dewasa hidup dengan HIV / AIDS.
Konstitusi mengamanatkan setidaknya 12 tahun pendidikan gratis, namun, hanya 9 tahun wajib. Pada awal 2009, pemerintah diberlakukan program untuk memberikan 15 tahun pendidikan gratis (3 tahun di TK dan kelas 1-12). Pendidikan menyumbang sekitar 18,0% dari pengeluaran total pemerintah.
Buddhisme Theravada adalah agama utama di Thailand, yang dilakukan oleh sekitar 90% dari rakyatnya. Pemerintah izin keragaman agama, dan agama-agama besar lainnya yang diwakili, dengan masyarakat Muslim yang tersebar di seluruh Thailand, dan dalam jumlah besar di wilayah selatan. Roh ibadah / animisme dan Hindu-Brahmic ritual secara luas dipraktekkan.
SEJARAH
Asia Tenggara telah dihuni selama lebih dari setengah juta tahun. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa dengan 4000 SM, masyarakat di tempat yang sekarang Thailand telah muncul sebagai pusat metalurgi perunggu awal. Perkembangan ini, bersama dengan budidaya padi basah, memberikan dorongan bagi organisasi sosial dan politik. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi tersebut mungkin benar-benar telah ditransmisikan dari sana ke seluruh Asia, termasuk ke China.
Thailand terkait bahasa untuk kelompok Tai berasal di Cina selatan. Migrasi dari selatan Cina ke Asia Tenggara mungkin terjadi pada abad ke 6 dan 7. Melayu, Mon, Khmer dan peradaban berkembang di kawasan itu sebelum kedatangan Tai etnis.
Tradisional Thailand tanggal berdirinya bangsa mereka ke abad ke-13, meskipun kerajaan masyarakat Thailand ada di utara dan di selatan sebelum itu. Menurut tradisi, di 1238, Thailand menggulingkan kepala suku mereka tuan Merah di Sukhothai dan mendirikan kerajaan Thailand. Setelah kemunduran, kerajaan Thailand baru muncul pada tahun 1350 di Sungai Chao Praya di Ayutthaya. Pada saat yang sama, ada Tai sama pentingnya kerajaan Lanna, berpusat di Chiang Mai, yang selama berabad-abad disaingi Sukhothai dan Ayutthaya, dan masih mendefinisikan identitas utara Thailand, sebuah kerajaan selatan berpusat di Nakhon Si Thammarat di selatan juga pra-tanggal Sukhothai.
Penguasa pertama Kerajaan Ayutthaya, Raja Rama Thibodi, membuat dua kontribusi penting untuk sejarah Thailand: pembentukan dan promosi Theravada Buddha sebagai agama resmi - untuk membedakan kerajaannya dari kerajaan Hindu Angkor tetangga - dan kompilasi dari dharmashastra, kode hukum berdasarkan sumber Hindu dan adat tradisional Thailand. Para dharmashastra tetap alat hukum Thailand sampai akhir abad ke-19. Dimulai dengan Portugis di abad ke-16, Ayutthaya memiliki beberapa kontak dengan Barat, tetapi sampai tahun 1800-an, hubungan dengan kerajaan tetangga dan pemerintah-pemerintah, serta dengan China, adalah penting primer.
Setelah lebih dari 400 tahun kekuasaan, pada tahun 1767, Kerajaan Ayutthaya dibawa turun oleh invasi tentara Birma dan modal yang dibakar. Setelah modal tunggal pemerintahan didirikan di Thonburi oleh Taksin, sebuah ibu kota baru didirikan pada tahun 1782, di Chao Phraya di situs masa kini Bangkok, oleh pendiri dinasti Chakri saat ini. Yang pertama Raja Chakri dinobatkan ahli waris Rama I. Rama I menjadi semakin khawatir dengan ancaman kolonialisme Eropa setelah kemenangan Inggris di Burma tetangga pada tahun 1826.
Pengakuan Thailand pertama kekuasaan Barat di wilayah tersebut adalah Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan dengan Inggris pada tahun 1826. Pada 1833, Amerika Serikat mulai pertukaran diplomatik dengan Siam, seperti Thailand dipanggil sampai 1938. Namun, itu selama pemerintahan kemudian Rama IV (atau Raja Mongkut, 1851-1868), dan putranya Rama V (Raja Chulalongkorn, 1868-1910), bahwa Thailand didirikan kedekatan perusahaan dengan kekuatan Barat. Orang Thai percaya bahwa itu adalah keterampilan diplomatik raja ini, dikombinasikan dengan reformasi modernisasi dari pemerintah, yang membuat Siam-satunya negara di Asia Selatan dan Tenggara untuk menghindari kolonisasi Eropa.
Pada tahun 1932, sebuah kudeta tak berdarah berubah Thailand dari mutlak menjadi monarki konstitusional. Raja Prajadhipok (Rama VII) pada awalnya menerima perubahan ini, tetapi kemudian menyerah kerajaan untuk 10-tahun keponakannya. Setelah turun tahta, Raja Prajadhipok mengatakan bahwa kewajiban dari penguasa yang memerintah demi kebaikan seluruh rakyat, bukan untuk beberapa pilih.
Meskipun nominal demokrasi dengan monarki konstitusional setelah tahun 1932, Thailand diperintah oleh serangkaian pemerintahan militer diselingi dengan periode singkat demokrasi. Setelah revolusi tahun 1932 bahwa batas dikenakan pada monarki konstitusional, politik Thailand didominasi selama setengah abad-oleh elit militer dan birokrasi. Perubahan yang dilakukan pemerintah terutama dengan cara rangkaian panjang kudeta tak berdarah sebagian besar. Thailand diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua sampai kekalahan Jepang pada tahun 1945.
Dimulai dengan percobaan singkat dalam demokrasi selama pertengahan 1970-an (yang disebut "generasi Oktober" antara 1973-1976), warga sipil lembaga-lembaga politik yang demokratis perlahan-lahan memperoleh kewenangan yang lebih besar, mencapai puncaknya pada tahun 1988 ketika Chatichai Choonhaven - pemimpin Partai Bangsa Thailand - diasumsikan kantor sebagai Perdana Menteri pertama negara itu dipilih secara demokratis di lebih dari satu dekade. Pada tahun 1991, kudeta tak berdarah lagi berakhir masa jabatannya. Setelah pemerintah selama setahun sementara sebagian besar warga sipil dan pemilihan tidak meyakinkan, mantan komandan militer Suchinda Kraprayoon diangkat Perdana Menteri. Militer ditekan secara keras demonstrasi di Mei 1992, dengan setidaknya 50 pengunjuk rasa tewas. Reaksi terhadap kekerasan, termasuk pertemuan dengan Raja Bhumibol disiarkan televisi, memaksa Suchinda untuk mengundurkan diri, yang mengarah ke pemilihan umum baru pada bulan September 1992.
Partai politik yang telah menentang militer Mei 1992 dimenangkan oleh mayoritas sempit, dan pemimpin Partai Demokrat Chuan Leekpai menjabat sebagai Perdana Menteri hingga Mei 1995. Partai Bangsa Thailand memenangkan jumlah kursi terbesar parlemen dalam pemilihan berikutnya, dengan pemimpin partai Banharn Silpa-archa menjabat sebagai Perdana Menteri untuk sedikit lebih dari setahun. Partai Aspirasi Baru pimpinan Chavalit Youngchaiyudh membentuk pemerintah koalisi setelah pemilihan umum November 1996. Terjadinya krisis keuangan Asia menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam pemerintahan Chavalit, menyebabkan konstitusi baru, dan kembali Chuan Leekpai ke kekuasaan pada November 1997.
Pada Januari 2001, miliarder telekomunikasi Thaksin Shinawatra dan baru Thai Rak Thai (TRT) partai meraih kemenangan pluralitas yang menentukan pada platform populis pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perdana menteri Thaksin ditandai dengan implementasi asing percaya diri, kebijakan kebijakan populis, dan tuduhan tindakan anti-demokrasi, termasuk merusak badan-badan independen, membatasi kebebasan pers, dan perang 2003 tentang obat-obatan yang menyebabkan 1.300 pembunuhan tak terpecahkan. Pada bulan Februari 2005, Thaksin kembali terpilih oleh mayoritas, menyapu 377 dari 500 kursi parlemen untuk pertama kalinya kemenangan Thailand partai tunggal pemilihan langsung. Segera setelah masa jabatan kedua Perdana Menteri Thaksin mulai, muncul tuduhan korupsi terhadap pemerintahnya. Damai anti-pemerintah tumbuh demonstrasi massa, dan ratusan ribu berbaris di jalan-jalan untuk menuntut pengunduran diri Thaksin. Perdana Menteri Thaksin membubarkan parlemen pada Februari 2006 dan disebut patah pemilihan bulan April. Partai-partai oposisi utama memboikot pemilu, dan peradilan kemudian membatalkan pemilihan.
Sebelum pemilu baru bisa diselenggarakan, pada bulan September 2006 sekelompok perwira militer menggulingkan pemerintahan Thaksin sementara di non-kekerasan kudeta, mencabut konstitusi 1997, dan dilarutkan kedua majelis parlemen. Para pemimpin kudeta diumumkan konstitusi sementara dan ditunjuk Surayud Chulanont sebagai Perdana Menteri sementara. Dalam sebuah referendum nasional pada bulan Agustus 2007, mayoritas pemilih Thailand menyetujui konstitusi baru yang disusun oleh sebuah majelis yang ditunjuk oleh para pemimpin kudeta. Pemerintah sementara mengadakan pemilihan multi-partai di bawah ketentuan konstitusi baru pada bulan Desember 2007, dan Power Partai pro-Thaksin Rakyat (PPP) memenangkan pluralitas 233 dari 480 kursi di majelis rendah parlemen. Pemimpin PPP Samak Sundaravej membentuk pemerintahan koalisi dan secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri pada Februari 2008.
Samak dipaksa dari kantor pada bulan September 2008 oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dia melanggar konstitusi itu konflik kepentingan dengan ketentuan hosting acara memasak di televisi. Penggantinya, Somchai Wongsawat, PPP pemimpin dan saudara ipar mantan Perdana Menteri Thaksin, juga dipaksa dari kantor oleh Mahkamah Konstitusi ketika membubarkan PPP dan dua partai koalisi lainnya pada 2 Desember 2008 untuk pelanggaran hukum pemilu di Desember 2007 pemilihan umum. Sebuah perpecahan di antara mantan anggota parlemen PPP membuka jalan bagi pemilihan parlemen dari Partai Demokrat pimpinan Abhisit Vejjajiva sebagai Perdana Menteri pada tanggal 15 Desember 2008.
Upaya oleh dua pemimpin PPP untuk mengamandemen konstitusi tahun 2007 dan memberikan amnesti kepada politisi dilarang, termasuk mantan Perdana Menteri Thaksin, menyebabkan pembaruan protes jalanan pada pertengahan-2008, beberapa yang mengakibatkan kekerasan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa dan antara pro-dan anti-pemerintah demonstran. Pada tahun 2008, anti-pemerintah "kuning-shirt" pemrotes menduduki Gedung Pemerintah dari akhir Agustus sampai awal Desember, parlemen diblokade pada bulan Oktober; dan menduduki dan memaksa penutupan bandara Bangkok selama beberapa hari pada akhir November sampai awal Desember. "Red-shirt" protes terhadap pemerintah Abhisit dimulai pada awal 2009, yang menyebabkan terganggunya KTT Asia di Pattaya utama dan kerusuhan di Bangkok pada April 2009.
"Merah-shirt" terus memegang demonstrasi singkat melalui 2009 dan ke 2010 dan mengintensifkan protes mereka pada tanggal 12 Maret, 2010 2 minggu setelah Mahkamah Agung diarahkan pemerintah untuk merebut $ 1400000000 aset Thaksin. Kebuntuan tegang antara pasukan keamanan pemerintah dan pengunjuk rasa datang ke kepala pada 10 April, 25 orang tewas dalam bentrokan jalanan, 5 dari mereka personil keamanan.
Upaya pemerintah untuk menegosiasikan penyelesaian dengan "baju merah" pemimpin akhirnya gagal, dan pada 14 Mei pasukan mulai menutup lokasi protes. Seminggu pertempuran jalanan terjadi, klimaks pada 19 Mei ketika "baju merah" pemimpin menyerah kepada polisi. Segera setelah beberapa bangunan, termasuk pusat perbelanjaan terbesar di Thailand, dibakar oleh unsur-unsur dari "baju merah" demonstran. Para pengunjuk rasa juga membakar kantor-kantor pemerintah di beberapa provinsi. Secara total, 92 orang tewas dan lebih dari 1.800 cedera selama protes 2-bulan. Sekitar setengah dari "baju merah" pemimpin ditangkap atau menyerah, sementara yang lain melarikan diri ke luar. Banyak dari para pemimpin kemudian kembali ke Thailand untuk menghadapi tuntutan hukum. "Red-shirt" protes terus pada interval yang teratur sepanjang sisa tahun 2010 dan memasuki musim pemilu 2011, meskipun mereka tetap tanpa kekerasan.
Pada bulan Juli 2011, Thaksin yang berafiliasi Partai Puea Thai - yang dipimpin oleh adik bungsu Thaksin, Yingluck Shinawatra - mengklaim kemenangan pemilu yang menentukan, memperoleh 265 dari 500 kursi parlemen dalam pemilihan umum. Yingluck telah disahkan sebagai Perdana Menteri pada tanggal 10 Agustus 2011. Meskipun Yingluck dan koalisi pemerintahannya menikmati mandat politik yang kuat, ketegangan politik bertahan. Masalah yang paling memecah belah berkaitan dengan kembalinya potensi mantan Perdana Menteri Thaksin, Puea Thai yang dipimpin pemerintah mengangkat sebagai suatu kemungkinan beberapa kali selama paruh kedua tahun 2011. Banyak kampanye yang menjanjikan Yingluck bergema platform populis era Thaksin - tanaman subsidi bagi petani, kenaikan upah minimum, tablet komputer untuk sekolah. Namun, setelah banjir di paruh kedua tahun 2011 yang diklaim lebih dari 600 nyawa dan miliaran disebabkan kerusakan ekonomi, administrasi Yingluck harus mengarahkan sumber daya untuk fokus pada pemulihan dan terutama mendorong kembali pelaksanaan upah minimum sampai April 2012.
Provinsi perbatasan bagian selatan Thailand telah lama tuan ke reli etno-nasionalis gerakan separatis Muslim Melayu sekitar identitas daerah "Patani". Sejak tahun 2004, separatis telah melakukan pemberontakan semakin kekerasan di propinsi Narathiwat, Yala, Pattani, dan Songkhla terhadap simbol dan perwakilan dari otoritas pemerintah pusat, serta terhadap warga sipil, baik Buddha dan Muslim, yang telah mengakibatkan ribuan kematian.
PEMERINTAH DAN POLITIK KONDISI
Thailand adalah monarki konstitusional. Dari tahun 1992 dan sampai kudeta 2006, negara itu dianggap sebagai demokrasi yang berfungsi dengan perubahan konstitusional pemerintah. Umumnya bebas dan adil pemilu multi partai 2007 diselenggarakan di kemudian dikembalikan pemerintahan demokratis 1 tahun setelah kudeta, dan pemilihan 2011 didahului transisi yang stabil kekuasaan antara pihak. Raja memiliki sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi Thailand, tetapi merupakan simbol identitas nasional dan persatuan. Raja Bhumibol (Rama IX) - yang telah di atas takhta sejak 1946 - perintah menghormati populer besar dan otoritas moral, yang telah digunakan pada kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik yang mengancam stabilitas nasional.
Berdasarkan konstitusi tahun 2007, Majelis Nasional terdiri dari dua kamar - Senat dan DPR. Senat adalah badan non-partisan dengan 150 anggota, 76 di antaranya dipilih secara langsung (satu per propinsi). Para 74 sisanya ditunjuk oleh panel terdiri dari hakim dan pejabat independen senior dari daftar calon yang disusun oleh Komisi Pemilihan. DPR memiliki 500 anggota, 375 di antaranya dipilih langsung dari kabupaten konstituen dan sisanya diambil secara proporsional dari daftar partai.
Sistem hukum campuran Thailand prinsip-prinsip hukum Thailand dan Barat tradisional. Menurut konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan banding tertinggi, meskipun yurisdiksinya terbatas pada masalah konstitusional jelas. Anggotanya dicalonkan oleh sebuah komite hakim, para pemimpin di parlemen, dan pejabat senior yang independen, yang nominasi dikonfirmasi oleh Senat dan diangkat oleh Raja. Pengadilan Keadilan memiliki yurisdiksi atas kasus pidana dan perdata dan diselenggarakan dalam tiga tingkatan: Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Administrasi pengadilan memiliki yurisdiksi atas sesuai antara pihak swasta dan pemerintah, dan kasus-kasus di mana satu entitas pemerintah menuntut lain. Di provinsi selatan Thailand perbatasan, di mana umat Islam merupakan mayoritas penduduk, Komite Provinsi Islam memiliki yurisdiksi terbatas atas surat wasiat, keluarga, pernikahan, dan kasus perceraian.
77 provinsi Thailand termasuk metropolis besar di Bangkok. Gubernur Bangkok yang populer terpilih, tetapi orang-orang dari provinsi yang tersisa karir pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Departemen Dalam Negeri.
Kepala Pejabat Pemerintah
Kepala Negara - Raja Bhumibol Adulyadej
Perdana Menteri - Yingluck Shinawatra
Menteri Luar Negeri - Surapong Tovichakchaikul
Duta Besar AS - Na Ranong Kittiphong
Duta Besar untuk PBB - Norachit Sinhaseni
Thailand mempertahankan kedutaan di Amerika Serikat pada 1024 Wisconsin Ave. NW, Washington DC 20007 (Tel. 202-944-3600). Konsulat berlokasi di New York City, Chicago, dan Los Angeles.
EKONOMI
Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan ekspor barang dan jasa setara dengan hampir 70% dari PDB pada tahun 2010. Thailand pemulihan dari krisis keuangan Asia 1997-1998 (yang membawa penurunan dua digit dalam GDP) bergantung sebagian besar pada permintaan eksternal dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Dari 2001-2006, pemerintahan mantan Perdana Menteri Thaksin menganut "jalur ganda" kebijakan ekonomi yang dikombinasikan program stimulus domestik dengan promosi tradisional Thailand tentang pasar terbuka dan investasi asing. Pertumbuhan PDB riil menguat tajam dari 2,2% pada tahun 2001 menjadi 7,1% pada tahun 2003 dan 6,3% pada tahun 2004. Pada 2005-2007, ekspansi ekonomi dikelola, rata-rata 4,9% pertumbuhan PDB riil, akibat ketidakpastian politik dalam negeri, meningkatnya kekerasan di tiga provinsi Thailand selatan, dan dampak dari tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Perekonomian Thailand pada tahun 2007 sangat bergantung pada pertumbuhan ekspor ulet (pada tingkat tahunan 18,2%), khususnya di mobil, petrokimia, dan sektor elektronik.
Ketidakpastian politik dan krisis keuangan global pada tahun 2008 melemah pertumbuhan ekonomi Thailand dengan mengurangi permintaan domestik dan internasional untuk kedua barang dan jasa (termasuk pariwisata). Karena paparan minimum untuk aset beracun, bank-bank Thailand mengalami dampak langsung terbatas dari krisis keuangan global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi melambat Thailand menjadi 2,5% pada tahun 2008, dengan pertumbuhan kuartal keempat turun di bawah nol. Pada tahun 2009, kontraksi berlanjut, dengan pertumbuhan year-on-tahun rata-rata ekonomi minus 2,3% pada tahun 2009.
Perekonomian Thailand diposting pemulihan pada tahun 2010, tumbuh sebesar 7,8% pada kekuatan ekspor, yang melonjak 28%, terlepas dari Maret-Mei protes politik yang berlangsung di Bangkok. Pergi ke 2011, pemerintah mengantisipasi pertumbuhan moderat dalam kisaran 3% -5%. Ekonomi mencapai 3,1% pertumbuhan selama tiga kuartal pertama tahun 2011 meskipun gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh tsunami Jepang dan perlambatan secara keseluruhan dalam perekonomian global. Oktober dan November banjir di wilayah tengah Thailand, bagaimanapun, beberapa kawasan terendam industri kunci di pinggiran Bangkok dan menghentikan kegiatan ekonomi di daerah yang terkena. Produksi industri menanggung beban kerusakan banjir, dengan output manufaktur menurun 36% year-on-tahun untuk Oktober. Akibatnya, perekonomian Thailand diperkirakan akan mencapai pertumbuhan hanya 1,5% tahunan untuk 2011. Pengangguran, yang telah berdiri sekitar 1% sejak 2010, diperkirakan akan mencapai setinggi 2,3% pada kuartal keempat 2011 sebagai akibat langsung dari banjir. Core dan inflasi pada November 2011 yang berjalan pada 2,9% dan 4,19%, masing-masing. Bank of Thailand memperkirakan pemulihan ekonomi pada tahun 2012 dengan pertumbuhan PDB 4,8%, didorong oleh permintaan domestik terutama dalam bentuk pengeluaran pemerintah dan investasi pada rekonstruksi banjir. Perkiraan untuk 2012 pertumbuhan PDB signifikan rentang: Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan 3,8% dan Bank Dunia 4%, dan pada bulan November 2011 Wakil Perdana Menteri Kittirat memperkirakan pertumbuhan yang bisa mencapai setinggi 7%.
Pemerintah Thailand menyambut investasi asing, dan investor yang bersedia untuk memenuhi persyaratan tertentu dapat mengajukan permohonan untuk hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi. Investor AS mungkin memenuhi syarat untuk hak istimewa tambahan di bawah Traktat Persahabatan dan Hubungan Ekonomi.
Gerakan buruh yang terorganisir tetap lemah dan terpecah di Thailand. Kurang dari 2% dari total angkatan kerja adalah serikat, meskipun hampir 10% dari pekerja industri dan lebih dari 59% pekerja perusahaan negara adalah serikat pekerja. Pada tahun 2009, upaya untuk merestrukturisasi otoritas Negara Kereta Api menemui perlawanan dari serikat pekerja kereta api yang kuat, termasuk serangan singkat yang menghentikan kereta api nasional, menunjukkan bahwa buruh yang terorganisir masih memiliki pengaruh politik potensial. Sebagai akibat dari krisis keuangan global dan restrukturisasi usaha, pengusaha mempekerjakan sejumlah besar jangka pendek pekerja kontrak. Sementara pengusaha mengklaim telah melakukan ini dalam rangka untuk mempertahankan fleksibilitas bisnis untuk daya saing lebih besar selama waktu tidak menentu finansial, tenaga kerja pendukung tindakan ini dipandang sebagai mengurangi keamanan pekerjaan dan upaya untuk melemahkan gerakan buruh yang terorganisir.
Sekitar 40% dari angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian, meskipun hanya rekening pertanian 12% dari PDB (data berdasarkan Kantor Statistik Nasional Thailand). Beras adalah tanaman yang paling penting negara itu, Thailand adalah eksportir terbesar di pasar beras dunia. Komoditas pertanian lainnya yang dihasilkan dalam jumlah yang signifikan termasuk ikan dan produk perikanan, tapioka, karet, jagung, dan gula. Ekspor makanan olahan seperti ikan tuna kalengan, nanas kaleng, dan udang beku juga signifikan.
Sektor manufaktur semakin beragam Thailand merupakan kontributor terbesar untuk pertumbuhan. Industri mendaftar peningkatan yang cepat dalam produksi telah memasukkan komputer dan elektronik, furnitur, produk kayu, makanan kaleng, mainan, produk plastik, permata, dan perhiasan. Teknologi tinggi produk seperti sirkuit terpadu dan bagian, hard disk drive, peralatan listrik, kendaraan, dan bagian kendaraan yang sekarang memimpin pertumbuhan ekspor Thailand. Dengan ekspor kuat dan peningkatan tekanan inflasi, Bank of Thailand mulai memperketat kebijakan moneter pada pertengahan Juli 2010 setelah mengikuti kebijakan suku bunga rendah sejak April 2009. Surplus yang besar baik di giro dan modal memberikan kontribusi terhadap apresiasi baht Thailand relatif terhadap dolar sepanjang 2009 dan 2010. Mesin dan suku cadang, kendaraan, sirkuit terpadu elektronik, bahan kimia, minyak mentah dan bahan bakar, dan besi dan baja di antara impor utama Thailand.
Sampai 2010, Amerika Serikat terbesar ketiga Thailand tunggal-negara pasar ekspor setelah China dan Jepang, dan pemasok terbesar ketiga setelah Jepang dan China. Pasar tradisional Thailand utama telah Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan negara-negara anggota ASEAN (Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam). Pasar ekspor tumbuh termasuk China, Hong Kong, Australia, Timur Tengah, Afrika Selatan, dan India. Thailand adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kelompok Cairns eksportir pertanian.
Pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Thailand (sekitar 6%). Industri pariwisata di jalur untuk sebuah rekor pada tahun 2011 sebelum banjir Oktober-November, awal tradisional dari musim puncak industri. Kedatangan wisatawan internasional menurun secara signifikan selama kedua bulan, tapi tetap naik 15% year-on-tahun melalui Oktober.
Bangkok dan sekitarnya adalah bagian yang paling makmur dari Thailand, dan timur laut musiman tandus adalah termiskin. Sebuah perhatian utama pemerintah Thailand berturut-turut telah untuk mengurangi perbedaan pendapatan daerah, yang telah diperburuk oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat di dan sekitar Bangkok. Pemerintah telah mencoba untuk merangsang pertumbuhan ekonomi provinsi dengan program seperti proyek pesisir Timur dan berbagai kebijakan harga populis dan tanaman dukungan.
Meskipun ekonomi telah menunjukkan pertumbuhan positif moderat dalam beberapa tahun terakhir, kinerja masa depan tergantung pada bergerak naik pada tangga nilai tambah jauh dari upah rendah industri di mana kompetisi regional tumbuh. Reformasi kunci yang dibutuhkan untuk membuka sektor keuangan, memperbaiki iklim investasi asing, termasuk kemampuan telekomunikasi memperbarui; dan merangsang investasi domestik dan konsumsi untuk menyeimbangkan ketergantungan pada ekspor. Jaringan logistik dan pembangkit listrik semakin menjalankan resiko kemacetan dan dapat menimbulkan tantangan untuk pertumbuhan. Kekurangan relatif Thailand insinyur dan tenaga teknis terampil mungkin membatasi kreativitas masa depan teknologi dan produktivitas, bahkan sebagai pemerintah mendorong peningkatan proporsi industri kreatif yang berkontribusi terhadap PDB dari 12% sampai 20% pada tahun 2015.
HUBUNGAN LUAR NEGERI
Kebijakan luar negeri Thailand termasuk hubungan keamanan dekat dan lama dengan Amerika Serikat. Ini juga sangat mendukung upaya ASEAN untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, integrasi sosial, dan stabilitas di seluruh wilayah. Hubungan dengan China yang terus meningkat di seluruh papan. Thailand menjabat sebagai ketua ASEAN dari Juli 2008 sampai Desember 2009 dan menjabat sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (kepala rapat pemerintah) pada Februari 2009, serta ASEAN Ministerial Meeting, Pos Konferensi Menteri, dan Forum Regional di Juli 2009. Pada pertemuan Juli 2009 di Phuket, Amerika Serikat menyetujui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan ASEAN.
Thailand berpartisipasi penuh dalam organisasi-organisasi internasional dan regional. Ini telah mengembangkan hubungan yang semakin dekat dengan anggota ASEAN lainnya - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam - yang asing dan ekonomi menteri mengadakan pertemuan tahunan. Meskipun pertempuran dengan Kamboja pada awal 2011 atas sengketa perbatasan, kerjasama regional Thailand maju dalam ekonomi perbankan, perdagangan, politik, dan hal-hal budaya.
Di panggung internasional, Thailand menyumbang tentara dan komandan pasukan PBB untuk misi perdamaian internasional di Timor Timur; pada akhir 2010, kapal angkatan laut dikirim ke gugus tugas anti-pembajakan di lepas pantai Somalia dan pasukan untuk misi penjaga perdamaian PBB di Darfur . Thailand juga meningkatkan upaya-upaya bantuan kemanusiaan asing, dengan bantuan asing yang paling akan ke Laos, tetapi juga untuk negara-negara lain seperti Burma tetangga (para korban Siklon Nargis pada tahun 2008) dan Haiti (setelah gempa bumi 2010 Januari). Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan internasional, Thailand telah mengulurkan tangan untuk organisasi regional seperti Organisasi Negara Amerika (OAS) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). Thailand telah memberikan kontribusi tentara untuk upaya rekonstruksi di Afghanistan dan Irak. Pada bulan Mei 2010 Thailand dipilih untuk melayani di Dewan HAM PBB (UNHRC) untuk jangka waktu 3 tahun, itu menyelesaikan jangka waktu 1 tahun sebagai ketua UNHRC pada Juni 2011.
HUBUNGAN AS-THAI
Pada tanggal 20 Maret 1833, Amerika Serikat dan Thailand, kemudian Siam, menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan, perjanjian pertama Amerika Serikat dengan negara di Asia.
Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Thailand telah secara signifikan memperluas hubungan diplomatik dan komersial, sebagaimana tercermin dalam beberapa perjanjian bilateral dan dengan partisipasi kedua negara 'dalam kegiatan PBB multilateral dan perjanjian. Thailand dan AS menjadi sekutu perjanjian pada tahun 1954 (Pakta Manila). 1966 Perjanjian Persahabatan dan Hubungan Ekonomi, iterasi terbaru dari Perjanjian 1833 Persahabatan dan Perdagangan, adalah pengaturan bilateral utama; perjanjian 1966 memfasilitasi akses ekonomi AS dan Thailand perusahaan untuk pasar satu sama lain. Perjanjian penting lainnya menggunakan alamat sipil penjualan energi atom, komoditas pertanian, jaminan investasi, dan bantuan militer dan ekonomi. Pada bulan Juni 2004, Amerika Serikat dan Thailand memulai perundingan tentang perjanjian perdagangan bebas tetapi ini negosiasi dihentikan pada bulan September 2006 setelah kudeta militer yang dipimpin terhadap pemerintah kemudian-Perdana Menteri Thaksin.
Amerika Serikat dan Thailand adalah salah satu penandatangan Pakta Manila 1954 dari mantan Asia Tenggara Treaty Organization (SEATO). Pasal IV (1) dari perjanjian ini mengatur bahwa, dalam hal terjadi serangan bersenjata di wilayah perjanjian (termasuk Thailand), setiap anggota akan "bertindak untuk memenuhi bahaya umum sesuai dengan proses konstitusinya." Meskipun pembubaran SEATO pada tahun 1977, Pakta Manila tetap berlaku dan, bersama dengan Thanat-Rusk komunike tahun 1962, merupakan dasar dari komitmen keamanan AS ke Thailand. Thailand terus menjadi sekutu kunci keamanan di Asia, bersama dengan Australia, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Pada Desember 2003, Thailand ditetapkan sebagai Ally non-NATO Mayor.
Stabilitas Thailand dan pertumbuhan penting bagi pemeliharaan perdamaian di wilayah tersebut. Kemitraan Thailand-AS Kreatif membangun pada hubungan publik-swasta dan antar-pemerintah yang ada, berusaha untuk menekankan industri inovatif dan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk kecerdikan kolaboratif antara kedua negara. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Thailand Kreatif Ekonomi, upaya kemitraan formal bermaksud untuk memacu produktivitas meningkat sementara menekankan kembali aspek menguntungkan kehadiran Amerika di Thailand.
Bantuan ekonomi telah diperluas di berbagai bidang, termasuk pembangunan pedesaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. US Agency formal untuk Pembangunan Internasional (USAID) program bilateral, berakhir pada tahun 1995, diremajakan pada tahun 2010. Ada juga sejumlah program bantuan yang ditargetkan yang terus di daerah penting saling didefinisikan, termasuk: kesehatan dan HIV / AIDS pemrograman, masyarakat sipil kapasitas, upaya rekonsiliasi di Thailand selatan, bantuan pengungsi, dan memerangi perdagangan manusia.
Para Korps Perdamaian AS di Thailand mulai beroperasi pada tahun 1962 dan telah memiliki lebih dari 5.000 relawan sejak saat itu. Korps Perdamaian saat ini memiliki sekitar 100 relawan di dalam negeri, difokuskan pada pendidikan dasar, dengan program terpadu yang melibatkan pelatihan guru, pendidikan kesehatan, dan pendidikan lingkungan. Pada akhir 2003, Korps Perdamaian juga mendirikan program pengembangan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di masyarakat Thailand. Amerika Serikat dan Thailand, melalui program dengan USAID, US Centers for Disease Control dan Pencegahan (CDC), dan Angkatan Bersenjata Lembaga Penelitian Ilmu medialis (AFRIMS), bekerja sama erat mengenai berbagai inisiatif kesehatan publik, termasuk upaya memerangi malaria, TBC, demam berdarah, HIV / AIDS, dan flu burung / pandemi.
Thailand telah menerima peralatan militer AS, pasokan penting, pelatihan, dan bantuan dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas dan instalasi untuk banyak periode sejak 1950, sejak itu lebih banyak personil Thailand telah dilatih di bawah International Military Education and Training (IMET) Program dari negara lain. Selama beberapa dekade terakhir, AS bantuan keamanan termasuk program pelatihan militer yang dilakukan di Amerika Serikat dan di tempat lain. A US kecil kelompok penasehat militer di Thailand mengawasi pengiriman peralatan untuk Angkatan Bersenjata Thailand dan pelatihan personil militer Thailand dalam penggunaan dan pemeliharaan. Sebagai bagian dari kerjasama pertahanan bersama selama tiga dekade terakhir, Thailand dan Amerika Serikat telah mengembangkan sebuah program latihan gabungan militer yang kuat, yang melibatkan semua layanan dari setiap bangsa dan rata-rata 40 latihan bersama per tahun.
Thailand dan Amerika Serikat telah lama kerjasama dalam upaya penegakan hukum internasional. Produksi skala besar dan pengiriman opium dan heroin dari Myanmar pengiriman tahun-tahun sebelumnya sebagian besar telah digantikan oleh penyelundupan luas tablet methamphetamine, heroin walaupun masih disita di sepanjang perbatasan. Amerika Serikat dan Thailand terus bekerja erat bersama dan dengan PBB pada berbagai program untuk menghentikan perdagangan gelap narkoba dan kegiatan kriminal lainnya, seperti perdagangan manusia. Thailand bekerja sama sepenuhnya dalam upaya untuk kembali ke Amerika Serikat penjahat melarikan diri keadilan. Selain penegakan hukum sipil dan keamanan bilateral kapasitas melalui Bagian Urusan Kejahatan Transnasional dan Kantor Keamanan Regional, Amerika Serikat mendukung Akademi Penegakan Hukum Internasional (ILEA) di Bangkok, yang menyediakan kontra-narkotika dan anti-kejahatan kapasitas membangun program untuk penegak hukum dan pejabat pengadilan dari sejumlah negara-negara regional.
Perdagangan dan Investasi
Amerika Serikat adalah ketiga terbesar mitra dagang Thailand, setelah Jepang dan China, dengan lebih dari $ 30 miliar dalam perdagangan. Amerika Serikat juga salah satu investor terbesar di Thailand. Ekspor ke AS adalah $ 23 miliar pada 2010, mewakili 10,3% dari ekspor Thailand total. Impor Thailand dari AS, seperti komputer dan produk elektronik, bahan kimia, dan mesin, adalah $ 9 milyar pada 2010. Investasi asing langsung (FDI) arus masuk ke Thailand menurun tajam antara 2007 dan 2010, karena dampak penurunan ekonomi global dan ketidakpastian politik dalam negeri. Arus masuk FDI adalah US $ 9100000000 pada tahun 2010 dengan sektor manufaktur yang tersisa penerima terbesar, akuntansi untuk 47,5% dari arus masuk FDI total 2010. FDI terutama ditujukan untuk industri yang berorientasi ekspor seperti peralatan listrik dan mesin dan peralatan transportasi.
Banyak perusahaan di AS menikmati keuntungan investasi melalui AS-Thailand Perjanjian Persahabatan dan Hubungan Ekonomi (AER), awalnya ditandatangani pada tahun 1833. Iterasi 1966 perjanjian memungkinkan warga AS dan perusahaan yang tergabung di Amerika Serikat, atau di Thailand yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara AS, untuk terlibat dalam bisnis atas dasar yang sama sebagai perusahaan Thailand, membebaskan mereka dari sebagian besar pembatasan asing investasi dikenakan oleh UU Bisnis Asing. Di bawah perjanjian itu, Thailand membatasi investasi Amerika hanya dalam bidang komunikasi, transportasi, fungsi fidusia, perbankan melibatkan fungsi penyimpanan, eksploitasi lahan atau sumber daya alam lainnya, dan perdagangan dalam negeri dalam produk pertanian. Meskipun hak-hak perjanjian mereka, banyak orang Amerika memilih untuk membentuk usaha patungan dengan mitra Thailand, yang memungkinkan pihak Thailand untuk memegang saham mayoritas karena keuntungan yang datang dari keakraban dengan ekonomi Thailand dan peraturan lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, Thailand telah menjadi tujuan utama bagi investasi langsung asing, dan ratusan perusahaan AS telah beroperasi di sana berhasil.
Kepala Pejabat Kedutaan Besar AS
Duta Besar - Kristie Kenney A.
Wakil Kepala Misi - Judith B. Cefkin
Penasihat Manajemen - Gregory Stanford
Penasihat Urusan Politik - Raymond Richhart
Penasihat Urusan Ekonomi - Julie Chung
Public Affairs Counselor - Kenneth Foster
Konsul Jenderal - Elizabeth Pratt
Penasihat Komersial - Michael McGee
Konsul Jenderal Chiang Mai - Todd Bate-Poxon, Bertindak
Para Kedutaan Besar AS di Thailand terletak di Wireless Road 120/22, Bangkok (Tel. 66-2-205-4000). Ada Konsulat Jenderal di Chiang Mai , 387 Wichayanond Jalan (Tel. 66-53-107-700).
Laos |
 |
|
Terakhir: 22 Februari 2011 |
Negara informasi
Area: 236.800 km persegi (91.400 mil persegi)
Populasi: 6.3million (2010 perkiraan)
Ibukota: Vientiane
Orang: Lao (55%), Phuthai (10,5%), Khmu (11%), Hmong (8%). Total resmi 47 kelompok etnis.
Bahasa: Lao (resmi), Prancis, berbagai bahasa etnis
Agama (s): Populasi adalah 67% Buddha, Kristen 1,5% dan 31,5% lainnya atau tidak jelas (2005 Sensus).
Mata Uang: Kip Laos
Mayor partai politik: Partai Revolusioner Rakyat Laos (Pemimpin: Choummaly Savasone)
Pemerintah: Negara Komunis
Kepala Negara: Presiden Choummaly Savasone
Perdana Menteri / Premier: Thongsing Thammavong
Menteri Luar Negeri: Thongloun Sisoulith (juga Wakil Perdana Menteri)
Keanggotaan kelompok internasional / organisasi: Laos adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non Blok (NAM), Kelompok 77 di PBB (G77), Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Asia-Eropa (ASEM). Selain itu: ACCT, APT, ARF, AsDB, CP, EAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IPU, ITU, MIGA, OIF , OPCW, PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO (pengamat).
(Catatan tentang Lao Nama:. Laos orang umumnya memiliki dua nama, yang pertama adalah nama yang diberikan dan nama keluarga kedua Namun demikian, jika hanya satu nama yang digunakan, harus, Presiden pertama Choummaly misalnya)
EKONOMI
Dasar Ekonomi Fakta
PDB: US $ 6,7 miliar (2010 perkiraan)PDB per kapita: US $ 1047 (2010 perkiraan)
PDB per kapita (PPP): US $ 2.100 (2006 perkiraan)
Pertumbuhan Tahunan: 8% (2010 perkiraan)
Inflasi: 5,4% (2010 perkiraan)
Sektor utama: Pertanian (29,8% dari PDB), Jasa (38,5%), Industri (31,7%) - sumber daya pertambangan, kayu dan listrik pembangkit listrik alami mendominasi.
Mitra dagang utama: Laos adalah importir bersih dan terutama perdagangan dengan negara-negara di wilayah ini. Pada tahun 2009 mitra dagang utama adalah Thailand, Cina dan Vietnam.
Bantuan & pembangunan: Terukur bantuan ke Laos pada tahun 2009 sebesar US $ 570m. . Donor terbesar adalah Jepang. Organisasi internasional yang bekerja dengan Laos yang memiliki kantor di Vientiane termasuk IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia berbagai badan-badan PBB dan Komisi Eropa.
Kurs: £ 1 = 13,004.06 LAK (Lao Kip) (Februari 2011).
Sejak tahun 1988, ekonomi tumbuh Laos memiliki rata-rata 6% per tahun, dan langkah-langkah yang diambil untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1990 telah mengurangi tingkat kemiskinan untuk beberapa derajat, tapi Laos masih sangat bergantung pada bantuan asing dan investasi, terutama dari Jepang, Cina dan Vietnam. Pemerintah Lao adalah ingin meningkatkan profil negara untuk menarik lebih banyak investor asing. Pada awal 2011, Laos Bursa mulai diperdagangkan, dengan dua perusahaan yang terdaftar.
SEJARAH
Terakhir Sejarah
Setelah memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953, Kerajaan Laos menemukan dirinya terlibat dalam konflik regional dihasilkan dari perjuangan untuk mengendalikan Vietnam Selatan. Vietnam Utara didukung Pathet Lao, sebuah organisasi nasionalis depan dikontrol oleh komunis Laos Partai Revolusioner Rakyat (LPRP). Para Thailand dan Amerika yang didukung kelompok sayap kanan. Pangeran Souvanna Phouma, Perdana Menteri untuk sebagian besar periode 1951-1975, berusaha untuk mengikuti kursus netral.Setelah penarikan Amerika dari Vietnam Komunis Laos konsolidasi kendali mereka di Laos, yang memuncak dalam penghapusan monarki dan pembentukan Laos Republik Demokratik Rakyat pada bulan Desember 1975.
Sebagai LPRP yang melembagakan negara satu-partai dan memperkenalkan reformasi ekonomi sosialis yang keras itu terus kebijakan yang sulit line sampai kesulitan ekonomi di akhir 1980-an memaksa untuk membawa langkah-langkah yang lebih liberal sejalan dengan mereka yang diadopsi di Vietnam, Laos yang telah erat selaras sejak tahun 1975.
Pada tahun 1992 Phomvihane Kaysone, pemimpin lama dari LPRP meninggal. Dia berhasil sebagai pemimpin partai oleh Perdana Menteri, Khamtay Siphandone. Sejak saat itu pemerintah dan partai telah memperkenalkan reformasi pasar hati-hati, sambil mempertahankan kontrol politik yang ketat dalam sistem satu partai pemerintah.
Lagi Perspektif Sejarah
Laos adalah salah satu cabang dari kelompok etnis Tai yang bergerak ke arah selatan dari China selatan, menetap di bagian Laos hari ini setidaknya dari abad ketiga belas. Dari berdirinya pada tahun 1353 sampai sekitar 1700 Kerajaan Laos Lane Xang adalah salah satu negara paling kuat di Asia Tenggara daratan dan termasuk banyak dari Thailand hari ini. Setelah itu kerajaan-kerajaan dibagi menjadi saingan dan jatuh ke dalam penurunan, kehilangan kekuatan untuk memperluas Vietnam dan Siam negara. Hal itu efektif diselamatkan dari penyerapan oleh kedua negara dengan pembentukan protektorat Perancis pada akhir abad kesembilan belas.Dalam pengembangan pemerintahan Prancis di Laos, apakah itu ekonomi, pendidikan atau politik, lambat dibandingkan dengan yang di Vietnam dan Kamboja, negara-negara lain di Indochina Perancis. Sebuah stimulus untuk pembangunan politik disediakan oleh pendudukan Jepang selama Perang Indocina Dunia Kedua. Setelah kekalahan Jepang pada Agustus 1945 sebuah gerakan Laos Free, Issara Laos, Laos memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dengan dukungan dari Raja dan Putra Mahkota kembali kontrol negara Perancis pada tahun 1946, mendorong nasionalis ke pengasingan. Prancis akhirnya diberi kemerdekaan Laos pada tahun 1953.
Laos diperbolehkan Vietnam Utara untuk menggunakan lahan sebagai rute pasokan untuk perang melawan Selatan dalam Perang Vietnam. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat memulai kampanye pengeboman terhadap Vietnam Utara. Hasil dari tindakan ini adalah serangkaian kudeta d'état dan, akhirnya, Laos Perang Sipil (1953-1973) antara pemerintah Kerajaan Laos dan komunis Pathet Lao.
Selama Perang Vietnam (1955-1975), dilaporkan bahwa Laos dihantam rata-rata satu B-52 bombload setiap delapan menit, 24 jam sehari, antara tahun 1964 dan 1973. Diperkirakan bahwa lebih banyak persenjataan dijatuhkan di Laos daripada yang digunakan selama seluruh Perang Dunia Kedua. Dari 260 juta bom yang dijatuhkan, terutama pada Xiangkhouang Propinsi di Dataran Jars, 80 juta gagal meledak, meninggalkan warisan yang mematikan. Hari ini, Laos masih memegang perbedaan menjadi negara yang paling dibom, per kapita, di dunia. Karena itu terutama sangat terpengaruh oleh bom tandan selama perang ini, Laos advokat kuat dari Konvensi Munisi Tandan untuk melarang senjata dan membantu para korban, dan menjadi tuan rumah Pertemuan Pertama Negara-negara Pihak konvensi pada November 2010.
GEOGRAFI
Laos adalah negara berpantai,
berbatasan dengan Cina, Vietnam, Kamboja, Thailand dan Burma. Hal ini sebagian
besar pegunungan. Tanah yang paling subur ditemukan di lembah Mekong, yang
mengalir dari utara Laos ke selatan dan yang membentuk perbatasan dengan
Thailand selama lebih dari 60% dari panjangnya.
POLITIK
Perkembangan terakhir politik
Pemerintah merayakan ulang tahun ke 30 aksesi berkuasa pada Desember 2005. Kongres 8 Partai Revolusioner Rakyat Laos diadakan pada Maret 2006.Ada serangkaian insiden kekerasan fatal pada 2004, termasuk pemboman dan serangan bersenjata di bus. Ini terjadi di Vientiane dan di jalan-jalan terkemuka dari Modal, di Route 13 khususnya antara Viang Vieng ke Luang Prabang dan Route 7 antara Phoukhon dan Phonsavan. Warga sipil, termasuk dua wisatawan asing, tewas dan banyak lainnya terluka. Tidak jelas siapa yang di belakang insiden ini, namun gerilyawan Hmong disalahkan.
Pemilihan
Pemilu diadakan setiap lima tahun, dengan yang terakhir terjadi pada tahun 2006. Pemilu berikutnya dijadwalkan pada tahun 2011 (April kemungkinan besar).Majelis Nasional saat ini terpilih pada tanggal 30 April 2006. Ini pertama kali bertemu pada tanggal 8 Juni, dalam rangka untuk menyetujui janji yang dibuat pada Kongres Partai 8 Maret 2006. Di antara banyak perubahan, DIA Choummaly Sayasone dibuat Presiden Laos, dan Perdana Menteri baru dan Menteri Luar Negeri juga diangkat.
Pada tanggal 24 Desember 2010, Thammavong Thongsing menjadi Perdana Menteri baru setelah pengunduran diri Bouasone Bouphavanh.
HAK ASASI MANUSIA
Situasi hak asasi manusia di Laos telah meningkat selama dekade terakhir dengan Laos meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi tentang Hak Penyandang Cacat (CRPD) dan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) pada bulan September 2009.Ada laporan pelecehan terhadap orang Kristen oleh pihak berwenang Laos, yang tampaknya keberatan dengan dakwah aktif oleh beberapa kelompok daripada hak ibadah damai, yang diakui oleh UUD Laos. Penyebab lain perhatian adalah tuduhan perlakuan buruk dari orang etnis Hmong di Laos. Amnesty Internasional telah melaporkan bentrokan dengan gerilyawan pemerintah terus Hmong dan memaksa relokasi desa Hmong. Inggris, bersama dengan Uni Eropa, secara teratur menimbulkan masalah ini dengan pemerintah Laos saat kesempatan muncul.
Laos telah lama mengadakan moratorium de facto pada hukuman mati. Tapi pada bulan April 2001 lingkup penerapan hukuman mati itu diperpanjang untuk kejahatan narkoba atas desakan mitra ASEAN. Uni Eropa telah mendesak Laos untuk mempertahankan moratorium de facto pada hukuman mati.
Negara informasi
28 Oktober 2011 Biro Asia Timur dan Pasifik Urusan 
Latar Belakang Catatan: Brunei
Nama Resmi: Brunei Darussalam
Geografi
Area: 5.765 km persegi. (2.226 mil persegi.), Sedikit lebih besar dari Delaware.
Kota: Modal - Bandar Seri Begawan.
Terrain: Timur - datar naik dataran pantai ke pegunungan; barat - dataran rendah dengan pegunungan berbukit beberapa gunung.
Iklim: Khatulistiwa, suhu tinggi, kelembaban, dan curah hujan.
Orang
Kebangsaan: Noun dan kata sifat - Brunei (s).
Populasi (2010 est, Pemerintah Brunei): 414.400.
Populasi tingkat pertumbuhan tahunan (2010 est, Pemerintah Brunei): 2,0%.
Suku bangsa: Melayu, Cina, kelompok masyarakat adat lainnya.
Agama: Islam.
Bahasa: Melayu, Inggris, Cina, Iban dan dialek asli lain.
Pendidikan: Tahun wajib - 9 Melek (2009) - 96,4%..
Kesehatan: harapan hidup - laki-laki 77,1 tahun, perempuan 78,3 tahun Tingkat kematian bayi (2009, Pemerintah Brunei) - 7,4 / 1.000..
Pemerintah
Tipe: Kesultanan (Kerajaan Islam Melayu).
Kemerdekaan: 1 Januari 1984.
Konstitusi: 1959.
Cabang: Eksekutif - Sultan adalah kepala negara dan Perdana Menteri, memimpin kabinet 14-anggota Legislatif - Dewan Legislatif diaktifkan kembali setelah skorsing 20 tahun untuk memainkan peran penasihat untuk Sultan Yudisial (berdasarkan.. indian pidana kode dan hukum umum Inggris) - hakim 's pengadilan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, Komite Yudisial dari Privy Council (duduk di London).
Subdivisi: Empat kabupaten - Brunei-Muara, Belait, Tutong, dan Temburong.
Ekonomi
PDB (2009, Pemerintah Brunei): US $ 12,0 miliar (BND 15,6 miliar; 2009 PDB angka yang dikeluarkan oleh Departemen Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan).
Laju pertumbuhan (2008, Pemerintah Brunei): -1,9%.
Sumber daya alam: minyak dan gas alam.
Dagang:... Ekspor - minyak, gas alam cair, produk minyak bumi, pakaian pasar utama - Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia Impor - mesin dan peralatan transportasi, barang-barang manufaktur pemasok Mayor - ASEAN, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Cina.
ORANG
Perbedaan budaya dan bahasa Melayu Brunei banyak membuat berbeda dari populasi Melayu yang lebih besar di negara tetangga Malaysia dan Indonesia, meskipun mereka berhubungan dan berbagi etnis agama Islam.
Brunei telah bangsawan turun-temurun, membawa Pengiran judul. Sultan dapat penghargaan kepada rakyat jelata yang Pehin judul, setara dengan gelar bangsawan diberikan kehidupan di Inggris. Sultan juga dapat penghargaan rakyatnya yang Dato judul, setara dengan gelar kebangsawanan di Inggris, dan Datin, setara dengan damehood.
Brunei mematuhi praktek menggunakan nama lengkap lengkap dengan semua gelar, termasuk gelar Haji (untuk pria) atau Hajah (untuk perempuan) bagi mereka yang telah membuat ziarah haji ke Mekkah. Banyak perempuan Melayu Brunei mengenakan tudong, penutup kepala tradisional. Pria mengenakan songkok, topi tradisional Melayu. Pria yang telah menyelesaikan haji bisa mengenakan songkok putih.
Persyaratan untuk mencapai Brunei kewarganegaraan meliputi tes lulus dalam budaya Melayu, adat istiadat, dan bahasa serta Monarki Melayu nasional Islam (MIB) filsafat. Penduduk tetap bernegara Brunei diberikan Sertifikat Internasional Identitas, yang memungkinkan mereka untuk bepergian ke luar negeri. Mayoritas etnis Cina di Brunei adalah penduduk permanen, dan banyak yang stateless. Sebuah amandemen ke Pendaftaran Nasional dan Undang-undang Imigrasi tahun 2002 warga negara Brunei perempuan diperbolehkan untuk mentransfer kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka. Pada Mei 2006, hukum berubah untuk memungkinkan kewarganegaraan bagi penduduk tetap yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, untuk wanita menikah dengan seorang warga negara selama 2 tahun, untuk wanita menikah dengan penduduk tetap selama 5 tahun, dan untuk anak-anak ayah penduduk tetap setelah usia 2 tahun dan 6 bulan. Menurut sumber-sumber tidak resmi ada sekitar 20.000 "kewarganegaraan" orang-orang di negara itu, termasuk orang yang lahir dan dibesarkan di negara yang tidak secara otomatis diberikan kewarganegaraan dan hak-hak petugas, tetapi diberikan status penduduk permanen. Pada bulan Juli 2009, Kode Tanah Strata UU, yang memungkinkan penduduk permanen pada unit sendiri properti bertingkat selama maksimal 99 tahun, mulai berlaku.
Kekayaan minyak memungkinkan pemerintah Brunei untuk menyediakan populasi dengan salah satu sistem terbaik Asia kesehatan. Malaria telah diberantas, dan kolera hampir tidak ada. Ada lima rumah sakit umum - di Bandar Seri Begawan, Tutong, Kuala Belait, Bangar, dan Seria - dan ada banyak klinik kesehatan di seluruh negeri.
Pendidikan dimulai dengan prasekolah, diikuti oleh 6 tahun pendidikan dasar dan sampai 7 tahun pendidikan menengah. Sembilan tahun pendidikan adalah wajib. Sebagian besar mahasiswa menghadiri Brunei universitas dan lembaga lain di luar negeri, tetapi kira-kira 4880 (2009) studi di University of Brunei Darussalam. Dibuka pada tahun 1985, universitas memiliki fakultas lebih dari 300 instruktur dan terletak di kampus yang luas yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Sebuah universitas kedua, Sultan Sharif Ali Universitas Islam, didirikan pada tahun 2007 dan menawarkan program-program seperti keuangan dan hukum Islam. Pada Desember 2009, universitas memiliki sekitar 300 siswa. Upgrade ke status universitas pada bulan Oktober 2008, Institut Teknologi Brunei (ITB) mulai menawarkan program gelar di samping nya "Higher National Diploma" program dan memiliki sekitar 700 siswa.
Bahasa resmi adalah bahasa Melayu, tetapi bahasa Inggris secara luas dipahami dan digunakan dalam bisnis. Bahasa lain yang dipakai adalah beberapa dialek Cina, Iban, dan sejumlah dialek asli. Islam adalah agama resmi. Sementara kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Brunei, agama non-Islam menghadapi berbagai pembatasan, termasuk penyitaan materi keagamaan ditujukan untuk distribusi dan penjualan, dan larangan ajaran agama secara pribadi non-Islam sekolah. Natal dan non-Islam secara luas diakui liburan di Brunei dan banyak agama yang diizinkan untuk dipraktekkan secara pribadi.
SEJARAH
Sejarawan percaya ada cikal bakal Kesultanan Brunei kini, yang disebut Cina Po-ni. Catatan Cina dan Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ada di mulut Sungai Brunei sebagai awal abad ketujuh atau kedelapan ini rupanya awal kerajaan ditaklukkan oleh kerajaan Hindu Sumatera Sriwijaya pada awal abad kesembilan, yang kemudian dikendalikan utara Kalimantan dan Filipina. Hal itu ditundukkan sebentar oleh Kekaisaran Majapahit berbasis Java tapi segera kembali kemerdekaannya dan sekali lagi bangkit untuk menonjol.
Kekaisaran Brunei telah zaman keemasan dari tanggal 15 ke abad ke-17, saat kekuasaannya menyebar ke seluruh pulau Kalimantan dan utara ke Filipina. Brunei terutama kuat di bawah sultan kelima, Bolkiah (1473-1521), yang terkenal karena eksploitasi laut dan bahkan sebentar ditangkap Manila, dan di bawah Sultan kesembilan, Hassan (1605-1619), yang sepenuhnya mengembangkan struktur Royal Court rumit , unsur-unsur yang tetap hari ini.
Setelah Sultan Hassan, Brunei memasuki masa penurunan akibat pertempuran internal atas suksesi kerajaan serta meningkatnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di kawasan itu, antara lain, terganggu pola perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak lainnya kesultanan Asia Tenggara. Pada tahun 1839, petualang Inggris James Brooke tiba di Kalimantan dan membantu Sultan meletakkan pemberontakan. Sebagai hadiah, ia menjadi gubernur dan kemudian "Rajah" dari Sarawak di Kalimantan barat laut dan secara bertahap diperluas wilayah di bawah kekuasaannya.
Sementara itu, Perusahaan Inggris Utara Kalimantan memperluas kontrol atas wilayah di timur laut Kalimantan. Pada 1888, Brunei menjadi negara protektorat dari Pemerintah Inggris, mempertahankan kemerdekaan internal tetapi dengan kontrol Inggris atas urusan eksternal. Pada tahun 1906, Brunei menerima suatu ukuran kendali lebih lanjut dari Inggris ketika kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada penduduk Inggris, yang menyarankan penguasa pada semua hal, kecuali yang menyangkut adat setempat dan agama.
Pada tahun 1959, sebuah konstitusi baru ditulis Brunei menyatakan negara pemerintahan sendiri, sedangkan urusan luar negeri, keamanan, dan pertahanan tetap menjadi tanggung jawab Britania Raya. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif terpilih dengan sebagian kekuasaan terbatas ditinggalkan setelah partai oposisi politik, Partai Rakyat Brunei, melancarkan pemberontakan bersenjata, yang meletakkan pemerintah dengan bantuan pasukan Inggris. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak tekanan untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak tetangga di Malaysia yang baru terbentuk. Sultan akhirnya memutuskan bahwa Brunei akan tetap menjadi negara merdeka.
Pada tahun 1967, Sultan Omar menyerahkan mendukung putra sulungnya, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa 29. Mantan Sultan tetap sebagai Menteri Pertahanan dan diasumsikan judul kerajaan Seri Begawan. Pada tahun 1970, ibukota nasional, Brunei Town, berganti nama menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Para Begawan Seri meninggal pada tahun 1986.
Pada tanggal 4 Januari 1979, Brunei dan Inggris menandatangani perjanjian baru persahabatan dan kerjasama. Pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara yang sepenuhnya independen.
PEMERINTAH DAN POLITIK KONDISI
Di bawah konstitusi 1959 Brunei, Sultan adalah kepala negara dengan kekuasaan eksekutif penuh, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962 yang diperbarui setiap 2 tahun. Sultan dibantu dan disarankan oleh lima dewan, yang ia menunjuk.
Sebuah Dewan Menteri, atau kabinet, yang saat ini terdiri dari 14 anggota (termasuk Sultan sendiri), membantu dalam administrasi pemerintah. Sultan memimpin kabinet sebagai Perdana Menteri dan juga memegang posisi Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Putranya, Putra Mahkota, berfungsi sebagai Menteri Senior. Salah satu saudara Sultan, Pangeran Mohamed, berfungsi sebagai Menteri Luar Negeri. Pada bulan Mei 2010, Sultan menunjuk Deputi Menteri wanita pertama dan peningkatan posisi dari kedua Negara Mufti dan Jaksa Agung untuk peringkat menteri.
Dewan Legislatif, dengan kursi diangkat dan kekuatan minimal, itu kembali diperkenalkan setelah amandemen konstitusi 2004 yang dikeluarkan oleh Sultan. Kemudian, sejumlah kecil kursi Dewan Legislatif tidak langsung dipilih oleh para pemimpin desa.
Sistem hukum Brunei didasarkan pada hukum umum Inggris, dengan peradilan yang independen, tubuh tertulis penilaian hukum umum dan undang-undang, dan undang-undang disahkan oleh Sultan. Hakim pengadilan lokal 'mengadili kasus-kasus paling. Kasus yang lebih serius sebelum Pengadilan Tinggi, yang duduk selama sekitar 2 minggu setiap beberapa bulan. Brunei memiliki perjanjian dengan Inggris dimana Inggris Raya hakim diangkat sebagai hakim untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Brunei Tinggi. Banding akhir dapat dibuat untuk Komite Yudisial dari Privy Council di London pada sipil tetapi tidak kasus-kasus pidana. Brunei juga memiliki sistem terpisah dari pengadilan Islam yang menerapkan hukum Syariah dalam keluarga dan hal-hal lain yang melibatkan Muslim.
Pemerintah Brunei menjamin dukungan publik terus untuk bentuk pemerintahan saat ini dengan menyediakan manfaat ekonomi seperti subsidi pangan, bahan bakar, dan perumahan, pendidikan gratis dan perawatan medis, dan pinjaman berbunga rendah bagi karyawan pemerintah.
Ekonomi Brunei hampir sepenuhnya didukung oleh ekspor minyak mentah dan gas alam, yang account selama lebih dari 90% dari PDB dan lebih dari 50% dari ekspor. Pemerintah menggunakan pendapatannya dalam bagian untuk membangun cadangan devisa. Badan Investasi Brunei mengelola sebagian besar investasi asing bangsa, yang dilaporkan telah mencapai lebih dari $ 30 miliar. Kekayaan negara, ditambah dengan keanggotaannya di PBB, Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Organisasi Kerjasama Islam memberikan pengaruh dalam dunia yang tidak proporsional dengan ukurannya.
Kepala Pejabat Pemerintah
Sultan dan Yang Dipertuan di-, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan - Sultan Hassanal Bolkiah
Menteri Senior - Mahkota Pangeran Billah
Menteri Luar Negeri - Pangeran Mohamed Bolkiah
Duta Besar Amerika Serikat - Hamid Yusoff
Duta Besar untuk PBB - Latif Tuah
Brunei Darussalam mempertahankan kedutaan di Amerika Serikat pada 3520 Mahkamah Internasional, NW, Washington, DC 20008; tel. 202-237-1838.
EKONOMI
Ekonomi Brunei menikmati pertumbuhan moderat di pertengahan 2000-an, terutama karena minyak dunia yang tinggi dan harga gas. Namun, pertumbuhan Brunei telah jatuh tajam dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2009, PDB menyusut dari US $ 15600000000 (BND 20,4 miliar) menjadi US $ 12 miliar (BND 15,6 miliar). Brunei terus memiliki salah satu tingkat pertumbuhan PDB terendah dari setiap negara ASEAN, namun, Brunei juga peringkat sebagai memiliki salah satu tingkat tertinggi stabilitas makroekonomi di dunia dan tertinggi di Asia. Kebijakan ekonomi konservatif Brunei terisolasi dari banyak krisis keuangan global pada 2008-2009.
Brunei keempat produsen minyak terbesar di Asia Tenggara, rata-rata sekitar 167.000 barel per hari pada tahun 2009. Ini juga adalah eksportir kesembilan terbesar gas alam cair di dunia (menurut Dewan Pengembangan Ekonomi Brunei). Seperti banyak negara penghasil minyak, ekonomi Brunei telah mengikuti ayunan pasar minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 2,8% di tahun 2000-an, sangat bergantung pada produksi minyak dan gas. Rata-rata gas alam cair keluaran kaki sehasta 895 juta / hari. Produksi minyak secara keseluruhan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan tingkat pertumbuhan telah jatuh secara signifikan. Cadangan minyak Brunei diharapkan 25 tahun terakhir, dan gas alam cadangan 40 tahun. Namun, teknologi baru dan potensi bidang laut darat dan mendalam diharapkan untuk menambah umur dari cadangan.
Brunei Shell Petroleum (BSP), perusahaan patungan yang dimiliki dalam saham yang sama oleh Pemerintah Brunei dan Royal Belanda / Shell kelompok perusahaan, adalah minyak kepala dan perusahaan produksi gas di Brunei. Hal ini juga mengoperasikan kilang hanya negara. BSP dan perusahaan saudara empat - termasuk BLNG alam cair perusahaan yang memproduksi gas - merupakan majikan terbesar di Brunei setelah pemerintah. Kilang kecil BSP memiliki kapasitas penyulingan 10.000 barel per hari. Ini memenuhi permintaan domestik untuk produk minyak bumi yang paling.
Jumlah Perusahaan minyak Perancis (sebelumnya ELF Aquitaine) menjadi aktif dalam eksplorasi minyak bumi di Brunei pada 1980-an. Joint venture Total E & P Kalimantan BV saat ini memproduksi sekitar 35.000 barel per hari dan 13% dari gas alam Brunei. Sebagai operator utama baru-baru ini diselesaikan Brunei-Malaysia blok deepwater CA-1, Total produksi minyak dan gas akan meningkat secara signifikan di masa depan.
Pada tahun 2003, Malaysia diperselisihkan Brunei-diberikan konsesi eksplorasi minyak untuk J dan K blok lepas pantai (Total dan Shell masing-masing), yang menyebabkan penghentian lisensi Brunei kegiatan eksplorasi. Kedua negara telah menyatakan mereka telah mencapai resolusi produksi bersama dengan konflik. Dua di pantai blok sedang dieksplorasi penghargaan berikut untuk dua konsorsium - baik operasi yang dipimpin Australia. Australia, Indonesia, India, dan Korea adalah pelanggan terbesar untuk ekspor minyak Brunei, mengkonsumsi lebih dari 70% dari total ekspor Brunei mentah. Negara lain, termasuk Selandia Baru dan Cina, masing-masing lebih dari 7% dibeli dari total ekspor minyak mentah Brunei (2009 Brunei Darussalam - Statistik Perdagangan Eksternal).
Hampir semua gas alam Brunei dicairkan di Liquified Natural pabrik Brunei Shell (BLNG) Gas, yang dibuka pada tahun 1972 dan merupakan salah satu tanaman LNG terbesar di dunia. Sekitar 90% dari Brunei LNG yang diproduksi dijual ke Jepang di bawah perjanjian jangka panjang diperbarui pada tahun 1993. Menurut BLNG, perjanjian panggilan bagi Brunei untuk menyediakan lebih dari 6 juta ton LNG per tahun untuk tiga utilitas Jepang, yaitu untuk TEPCO, Tokyo Electric Power Co (J. TER atau 5001); Tokyo Gas Co (J. TYG atau 9531), dan Osaka Gas Co (J. OSG atau 9532). Perusahaan Mitsubishi Jepang adalah partner joint venture dengan Shell dan Pemerintah Brunei di Brunei LNG, Brunei Coldgas, dan Shell Brunei Tankers, yang bersama-sama menghasilkan LNG dan pasokan ke Jepang. Sejak tahun 1995, Brunei telah memasok 700.000 ton LNG per tahun ke Korea Gas Corporation (KOGAS) juga. Pada kuartal kedua 2008, produksi total gas alam mencapai 0855000000 kaki kubik per hari. Sejumlah kecil gas alam digunakan untuk pembangkit listrik domestik. Sejak tahun 2001, Jepang tetap menjadi pasar dominan untuk ekspor gas alam. Brunei adalah eksportir terbesar keempat LNG di dunia (menurut Brunei Dewan Pengembangan Ekonomi) di belakang Indonesia, Malaysia, dan Australia.
Pemerintah dicari dalam dekade terakhir untuk diversifikasi ekonomi dengan keberhasilan yang terbatas. Minyak dan gas dan pengeluaran pemerintah masih account untuk sebagian besar kegiatan ekonomi Brunei. Non-minyak Brunei industri mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, budidaya, dan perbankan. Garmen-untuk-industri ekspor telah menyusut karena Amerika Serikat dihilangkan sistem garmen kuota pada akhir tahun 2004. Namun, dengan 75% dari keseluruhan ekspor garmen senilai US $ 66 juta, Amerika Serikat tetap menjadi pasar ekspor terbesar untuk pakaian. Brunei Dewan Pengembangan Ekonomi (BEDB) mengumumkan rencana pada tahun 2003 untuk menggunakan cadangan gas terbukti untuk membangun proyek-proyek industri hilir. Pada tahun 2006, Brunei Metanol Company, sebuah perusahaan patungan antara Petroleum Brunei, Mitsubishi, dan Itochu, didirikan. Para $ 400.000.000 metanol tanaman, diberi makan oleh gas alam, datang on line pada 2010. Pabrik memiliki kapasitas produksi 2.500 metrik ton metanol per hari. Pemerintah telah berencana untuk membangun pembangkit listrik di kawasan Sungai Liang untuk daya pabrik petrokimia berbasis gas dan industri hilir lainnya yang akan bergantung pada investor asing. Sebuah proyek besar kedua tergantung pada investasi asing di Pulau Muara Besar (PMB). Pada bulan Juli 2011, BEDB mengumumkan pembentukan sebuah kilang US $ 2,5 miliar proyek minyak dan aromatik kerupuk di PMB. Industri ditargetkan lain termasuk produksi petrokimia, minyak dan penyimpanan bahan kimia, dan basis pasokan laut.
Pemerintah mengatur imigrasi tenaga kerja asing keluar dari keprihatinan ini dapat mengganggu masyarakat Brunei. Ijin kerja bagi orang asing hanya dikeluarkan untuk jangka waktu 2 tahun atau kurang dan harus berulang kali diperbaharui. Meskipun pembatasan, diperkirakan 100.000 penduduk sementara asing dari Brunei membuat sebagian besar angkatan kerja. Pemerintah melaporkan angkatan kerja diperkirakan 198.800 pada tahun 2010, dengan tingkat pengangguran yang berasal dari 2,7% (2010 Brunei Darussalam Indikator Kunci - BDKI).
Minyak dan gas alam akun untuk hampir semua ekspor. Karena hanya beberapa produk lain selain minyak bumi diproduksi secara lokal, berbagai macam barang harus diimpor. Meskipun demikian, Brunei telah memiliki surplus perdagangan yang signifikan di seluruh dekade terakhir. Statistik resmi menunjukkan Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Cina sebagai pemasok utama impor pada tahun 2009. Amerika Serikat adalah pemasok terbesar ketiga impor ke Brunei pada tahun 2009.
Cadangan besar Brunei asing dikelola oleh Badan Investasi Brunei (BIA), sebuah lengan dari Departemen Keuangan. Prinsip BIA yang membimbing adalah untuk meningkatkan nilai riil dari cadangan devisa Brunei sementara mengejar strategi investasi yang beragam, dengan kepemilikan di Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan negara-negara ASEAN.
Pemerintah mendorong investasi asing di Brunei. Perusahaan baru yang memenuhi kriteria tertentu dapat menerima status pelopor, membebaskan keuntungan dari pajak penghasilan hingga 5 tahun, tergantung pada jumlah modal yang diinvestasikan. Tingkat pajak penghasilan perusahaan yang normal adalah 30%. Tidak ada pajak penghasilan pribadi atau pajak capital gain. Namun, investasi langsung asing (FDI) di luar industri minyak dan gas masih terbatas.
Salah satu prioritas pemerintah adalah untuk mendorong pengembangan Melayu Brunei sebagai pemimpin industri dan perdagangan. Tidak ada batasan khusus kepemilikan saham asing, tapi partisipasi lokal, baik modal bersama dan manajemen, didorong. Partisipasi tersebut membantu ketika tender untuk kontrak dengan pemerintah atau Brunei Shell Petroleum.
Perusahaan di Brunei baik harus dimasukkan secara lokal atau terdaftar sebagai cabang dari sebuah perusahaan asing dan harus terdaftar dengan Registrar of Companies. Perusahaan publik harus memiliki minimal tujuh pemegang saham. Perusahaan swasta harus memiliki minimal dua tetapi tidak lebih dari 50 pemegang saham. Setidaknya setengah dari direktur dalam suatu perusahaan harus penduduk Brunei.
Pemerintah memiliki peternakan sapi di Australia melalui yang memasok daging sapi negara itu diproses. Pada 2.262 mil persegi, peternakan ini lebih besar dari Brunei itu sendiri. Telur dan ayam sebagian besar diproduksi secara lokal, tetapi sebagian besar kebutuhan lainnya Brunei makanan harus diimpor. Pertanian, budidaya, dan perikanan adalah salah satu sektor industri bahwa pemerintah telah memilih untuk prioritas tertinggi dalam upaya untuk diversifikasi ekonomi. Filipina dan Cina yang saat ini terlibat dengan proyek bersama terbesar dengan Pemerintah Brunei untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan. Perusahaan Amerika konsultasi pada proyek akuakultur.
Sejak tahun 2002, pemerintah telah bekerja untuk mengembangkan Brunei sebagai pusat keuangan internasional lepas pantai serta pusat perbankan Islam. Brunei dilayani oleh sejumlah besar bank yang diberikan ukurannya. Perbankan Islam tumbuh, terutama di pasar (sukok) obligasi Islami. Perbankan lepas pantai dan penggabungan bisnis tetap menjadi sektor kecil di pasar jasa keuangan secara keseluruhan. Brunei tertarik pada pengembangan usaha kecil dan menengah dan telah membentuk sebuah inkubator teknologi untuk mendorong pengembangan industri teknologi informasi. Brunei juga telah dipromosikan ekowisata untuk mengambil keuntungan dari lebih dari 70% wilayah Brunei yang masih hutan hujan tropis primal. Brunei peserta dan berusaha untuk mengambil peran kepemimpinan dalam Heart of Borneo segitiga inisiatif konservasi. Sementara ekowisata berkembang, dampak keseluruhan untuk diversifikasi ekonomi terbatas.
PERTAHANAN
Sultan adalah baik Menteri Pertahanan dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (RBAF). Semua infanteri, angkatan laut, dan unit tempur udara terdiri dari sukarelawan. Ada tiga batalyon infantri yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja lapis baja dan pengintaian pengangkut personel dan didukung oleh pertahanan rudal Rapier udara dan armada kapal patroli pantai bersenjata dengan permukaan-ke-permukaan rudal. Brunei memesan tiga kapal patroli lepas pantai dari Inggris tetapi dilaporkan berusaha untuk menjual ke negara ketiga. Royal Brunei Angkatan Laut memiliki beberapa baru "Ijtihad" kelas kapal patroli dari produsen kapal Jerman Lurssen Werft.
Brunei memiliki perjanjian pertahanan dengan Inggris, di mana suatu Angkatan Bersenjata Inggris Ghurka batalion (1.500 personel) secara permanen ditempatkan di Seria, di dekat pusat industri minyak Brunei. Royal Brunei Angkatan Bersenjata (RBAF) telah latihan bersama, program pelatihan, dan kerjasama militer lainnya dengan Britania Raya dan banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Brunei menandatangani nota kesepahaman (MOU) mengenai kerjasama pertahanan pada bulan November 1994. Kedua negara melakukan Kerjasama tahunan mengapung Kesiapan dan Pelatihan (CARAT) latihan militer. RBAF bergabung dengan misi penjaga perdamaian di Lebanon di bawah PBB Interim Force (UNIFIL) dan telah mengirim tentara ke Tim Pemantau Internasional (IMT) di Mindanao untuk membantu menjaga gencatan senjata antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Komitmen Brunei tumbuh untuk misi penjaga perdamaian sejalan dengan kertas dengan pertahanan putih.
HUBUNGAN LUAR NEGERI
Brunei bergabung dengan Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tanggal 7 Januari, 1984 - 1 minggu setelah kembali kemerdekaan penuh - dan memberikan keanggotaan ASEAN prioritas tertinggi dalam hubungan luar negerinya. Pimpinan ASEAN akan berputar ke Brunei pada tahun 2013. Brunei bergabung dengan PBB pada bulan September 1984. Ini juga merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Brunei host Rapat Pemimpin Ekonomi APEC pada bulan November 2000 dan Forum Regional ASEAN (ARF) pada bulan Juli 2002.
HUBUNGAN AS-BRUNEI
Hubungan antara Amerika Serikat dan tanggal Brunei dari tahun 1800. Pada tanggal 6 April 1845, USS Constitution mengunjungi Brunei. Kedua negara menyimpulkan Perjanjian Perdamaian, Persahabatan, Perdagangan dan navigasi pada tahun 1850, yang tetap berlaku hari ini. Amerika Serikat mempertahankan konsulat di Brunei 1865-1867.
Amerika Serikat menyambut kemerdekaan penuh Brunei Darussalam dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984, dan membuka sebuah Kedutaan di Bandar Seri Begawan pada tanggal tersebut. Brunei membuka kedutaan besarnya di Washington pada Maret 1984. Angkatan bersenjata Brunei terlibat dalam latihan bersama, program pelatihan, dan kerjasama militer lainnya dengan Amerika Serikat. Tiga Royal Brunei kadet Angkatan Bersenjata menghadiri Akademi Angkatan Udara AS dan US Naval Academy. RBAF memiliki lulusan West Point berlaku pekerjaannya. Sebuah nota kesepahaman tentang kerjasama pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 29 November 1994. Sultan mengunjungi Washington pada bulan Desember 2002 dan mengunjungi Komando Pasifik di Hawaii dengan lalu-Duta Besar William E. Todd pada November 2008. Sultan juga menghadiri Pemimpin AS-ASEAN pertemuan pada September 2010 di New York. Putra Mahkota melakukan kunjungan resmi ke Washington, DC dan menghadiri Majelis Umum PBB di New York pada September 2011. Kedutaan Besar AS dipindahkan ke suatu senyawa baru, yang resmi dibuka pada tanggal 10 Oktober 2011.
Kepala Pejabat Kedutaan Besar AS
Duta Besar - Daniel Shields
Wakil Kepala Misi - Alexander Barrasso
Petugas Pengelolaan - Paulus Merek
Public Affairs Officer - Deidra Avendasora
Petugas Keamanan Daerah - Buddy Carroll
Para Kedutaan Besar AS di Bandar Seri Begawan terletak di kantong diplomatik di Simpang 336-52-16-9, Jalan Kebangsaan BC4115; tel: 673-2384616 dan fax: 673-2384603, e-mail: amembassy_bsb@state.gov .
PERJALANAN DAN INFORMASI BISNIS
Perjalanan Alarm, Peringatan Wisata, Pendaftaran Trip
US Department of Informasi Program Negara Konsuler menyarankan Amerika bepergian dan tinggal di luar negeri melalui Informasi Negara Tertentu, Alarm Perjalanan, dan Peringatan Perjalanan Informasi Negara Tertentu ada untuk semua negara dan termasuk informasi mengenai persyaratan masuk dan keluar, peraturan mata uang, kondisi kesehatan, keselamatan dan. keamanan, kejahatan, gangguan politik, dan alamat kedutaan besar dan konsulat AS di luar negeri Peringatan Perjalanan. Alarm Perjalanan dikeluarkan untuk menyebarkan informasi dengan cepat tentang ancaman teroris dan lainnya yang relatif jangka pendek kondisi luar negeri yang menimbulkan risiko signifikan bagi keamanan pelancong Amerika. dikeluarkan saat Departemen Luar Negeri merekomendasikan bahwa orang Amerika menghindari perjalanan ke negara tertentu karena situasi yang berbahaya atau tidak stabil.
Untuk informasi keamanan terbaru, Amerika tinggal dan bepergian ke luar negeri harus memantau Biro Departemen Internet situs web di Konsuler http://travel.state.gov , di mana saat ini Perhatian seluruh dunia , Alarm Perjalanan , dan Peringatan Perjalanan dapat ditemukan. Situs travel.state.gov juga mencakup informasi tentang paspor , tips untuk merencanakan perjalanan yang aman di luar negeri dan banyak lagi. Informasi lebih lanjut yang berhubungan dengan perjalanan juga tersedia di http://www.usa.gov/Citizen/Topics/Travel/International.shtml .
Profil Negara Kamboja
Nama resmi : Kingdom of Cambodia
Bentuk Negara : Kerajaan Konstitusional
Ibukota : Phnom Penh
Tahun Merdeka :1953
Kepala Negara : Raja Norodom Sihamoni
Kepala Pemerintahan : PM Hun Sen
Ketua Senat : Samdech Chea Sim
Ketua Majelis Nasional : Pangeran Norodom Ranaridh
Luas Wilayah : 181.035 sq km
Iklim : Tropis
Agama : Budha
Bahasa Nasional : Khmer
Lagu Nasional : Nokor Reakh
Hari Nasional : 9 November
Pembagian wilayah : 20 propinsi, 4 kotamadya
Geografi
Kamboja Terletak di Semenanjung Indochina, berbatasan darat di sebelah utara dengan Laos dan Thailand, di sebelah timur dan selatan dengan Vietnam dan sebelah barat dengan Teluk Thailand.
Kamboja sebagian besara terdiri dari tanah datar yang dikelilingi oleh gunung di Utara dan Baratdaya serta di sebelah timur mengalir sungai Mekong sampai Vietnam di selatan. Tanah datar ini berpusat di Danau Tonle Sap yang merupakan lembah alamiah menampung air Sungai Mekong.
Politik
Perancis yang menjadikan negara Kamboja sebagai wilayah protektoratnya sejak 1863, mengangkat Sihanouk sebagai Raja pada tahun 1951 dan memberikan kemerdekaan kepada Kamboja pada 9 November 1953. Sihanouk kemudian memproklamirkan Kamboja sebagai negara yang netral dan berusaha tidak terlibat dalam Perang Vietnam.
Periode 1970 – 1993, Kamboja memasuki masa perang saudara yang menghancurkan infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia. Masa ini juga ditandai dengan berkuasanya rejim Khmer Merah serta menjadikan Kamboja sebagai perebutan pengaruh kekuatan negara asing sebagai akibat dari perang dingin.
Indonesia sangat berperan dalam upaya penyelesaian secara damai masalah di Kamboja. Tercapainya Ho Chi Minh City Understanding pada 27 Juli 1987, Jakarta Informal Meeting (JIM) I 1988, JIM II 1989, dan Paris Conference on Cambodia 1989 menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam upaya damai tersebut.
Kemudian pada 27 Juni 2004, Hun Sen dan Ranaridh seakat untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan melakukan power sharing koalisi dengan melakukan power sharing di pemerintahan.
Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri ( Council of Minister ). Kepala Negara Norodom Sihamoni naik tahta pada tanggal 29 oktober 2004 (nnf )
Bentuk Negara : Kerajaan Konstitusional
Ibukota : Phnom Penh
Tahun Merdeka :1953
Kepala Negara : Raja Norodom Sihamoni
Kepala Pemerintahan : PM Hun Sen
Ketua Senat : Samdech Chea Sim
Ketua Majelis Nasional : Pangeran Norodom Ranaridh
Luas Wilayah : 181.035 sq km
Iklim : Tropis
Agama : Budha
Bahasa Nasional : Khmer
Lagu Nasional : Nokor Reakh
Hari Nasional : 9 November
Pembagian wilayah : 20 propinsi, 4 kotamadya
Geografi
Kamboja Terletak di Semenanjung Indochina, berbatasan darat di sebelah utara dengan Laos dan Thailand, di sebelah timur dan selatan dengan Vietnam dan sebelah barat dengan Teluk Thailand.
Kamboja sebagian besara terdiri dari tanah datar yang dikelilingi oleh gunung di Utara dan Baratdaya serta di sebelah timur mengalir sungai Mekong sampai Vietnam di selatan. Tanah datar ini berpusat di Danau Tonle Sap yang merupakan lembah alamiah menampung air Sungai Mekong.
Politik
Perancis yang menjadikan negara Kamboja sebagai wilayah protektoratnya sejak 1863, mengangkat Sihanouk sebagai Raja pada tahun 1951 dan memberikan kemerdekaan kepada Kamboja pada 9 November 1953. Sihanouk kemudian memproklamirkan Kamboja sebagai negara yang netral dan berusaha tidak terlibat dalam Perang Vietnam.
Periode 1970 – 1993, Kamboja memasuki masa perang saudara yang menghancurkan infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia. Masa ini juga ditandai dengan berkuasanya rejim Khmer Merah serta menjadikan Kamboja sebagai perebutan pengaruh kekuatan negara asing sebagai akibat dari perang dingin.
Indonesia sangat berperan dalam upaya penyelesaian secara damai masalah di Kamboja. Tercapainya Ho Chi Minh City Understanding pada 27 Juli 1987, Jakarta Informal Meeting (JIM) I 1988, JIM II 1989, dan Paris Conference on Cambodia 1989 menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam upaya damai tersebut.
Kemudian pada 27 Juni 2004, Hun Sen dan Ranaridh seakat untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan melakukan power sharing koalisi dengan melakukan power sharing di pemerintahan.
Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri ( Council of Minister ). Kepala Negara Norodom Sihamoni naik tahta pada tanggal 29 oktober 2004 (nnf )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar